Begini Menurut Pemerhati Kebijakan Jawa Timur Tentang Penghapusan Dana Desa

Begini Menurut Pemerhati Kebijakan Jawa Timur Tentang Penghapusan Dana Desa
Peristiwa Daerah
Hermanto Rohman, Pemerhati Kebijakan publik (foto Jurnalis Suaraindonesia.co.id)

JEMBER - Hermanto Rohman, Pemerhati Kebijakan publik Jawa Timur menafsirkan bahwa penghapusan Dana Desa melalui UU No 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 01 tahun 2020 dengan mencabut pasal 72 ayat 2 UU Desa.

Menurut Hermanto, Dana Desa tetap ada, tapi pusat diberi ruang besar dalam mengintervensi penggunaan Dana Desa untuk tidak harus program berbasis desa.

"Jadi penghilangan pasal itu sebagai afirmatif dalam penggunaan kewenangan.  Yang awal berbasis aspirasi desa melalui musyawarah desa.  Sekarang dibatasi sesuai keinginan pusat dalam percepatan penanganan covid-19 dan sesuai kebijakan keuangan saat ini," ungkap Hermanto lewat keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2020).

Harmanto menjelaskan, jika melihat pasal 72 ayat 2 kurang lebih penafsirannya bahwa, Dana Desa yang bersumber dari APBN pelaksanaannya harus  berbasis pada kepentingan desa atau kewenangan desa.

Maka lanjut Hermanto, dengan adanya UU No 2 yang dulunya merupakan Perpu memberikan pemahaman bahwa, dalam kondisi  tidak normal maka peniadaan pasal 72 ayat 2 ini berarti penggunaan Dana Desa seratus persen dikontrol oleh pusat.

"Karena pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya mengatur tentang kewajiban 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga, dengan adanya Pasal 28 pusat diberi ruang oleh UU untuk  pemangkasan besaran persentase 10%, dimana sesuai UU Desa yang awalnya wajib 10% lalu diatur di UU nomor 2 tahun 2020 untuk tidak diberlakukan sementara," paparnya.

Maka, kata Dosen Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa, Fakultas FISIP UNEJ Jember itu, sah sah saja bila pusat mentransfer kurang dari 10% dari jumlah anggaran yang ada. Artinya UU 2 2020 adalah payung hukum untuk menggugurkan kewajiban pusat untuk sementara tidak mentransfer 10% karena ada penyesuaian anggaran untuk kebutuhan di UU 2 2020.

"Jadi tafsir ini hanya meniadakan pasal 72 ayat 2, beda kalau meniadakan pasal 72. Artinya DD tetap ada namun pusat diberi ruang besar sedangkan kalau meniadakan pasal 72 atau pada 72 ayat 1 huruf b maka maknanya menghilangkan DD," pungkasnya.


Kontributor : Diah Fatmawati
Editor : Aji Susanto
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar